Kumpulan Berita
Kemenkum.
Kasus yang Tidak Bisa Restorative Justice di KUHAP Baru: Korupsi, TPPU hingga Kekerasan Seksual
Mekanisme restorative justice (RJ) sudah bisa diterapkan dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu. Hal ini menyusul telah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026.
Heboh Isu Polisi Jadi Superpower di KUHAP Baru, Ini Kata Wamenkum
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej membantah dengan tegas anggapan yang menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru akan memberikan kewenangan yang sangat kuat kepada institusi kepolisian.
Proposal Indonesia Didukung Sejumlah Negara dan Kelompok Regional Besar di Sidang SCCR
Selain itu kata dia, proposal Indonesia juga menyinggung dampak artificial intelligence terhadap produk media.
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) mengenai rehabilitasi terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Selanjutnya, proses rehabilitasi akan dilakukan oleh Kementerian Hukum (Kemenkum).
Dirjen AHU Sebut Beneficial Ownership Kunci Cegah Pencucian Uang
Penguatan data pemilik manfaat akhir atau Beneficial Ownership (BO) menjadi kunci untuk mencegah tindak pidana pencucian uang.
Kemenkum Minta Kurator Muda Perkuat Ekosistem Hukum Kepailitan Indonesia
Widodo mengungkapkan, kurator berbeda dengan notaris karena tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku.
Prof Ariawan Gunadi Dilantik Jadi Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
Ariawan Gunadi resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris untuk periode 2025??"2028 di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
Satu Tahun Kinerja Moncer, Kemenkum Pecahkan Rekor PNBP Triliunan Rupiah
Kemenkum telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, selama satu tahun pada periode 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025.