Kepala Daerah Korupsi.

Menurut Muzani, persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden saat membahas konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diserahkan MPR kepada Prabowo.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa menyoroti rendahnya gaji kepala daerah yang tak sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan ketika kontestasi Pilkada.