Komisi II DPR RI.

Menurut Bahtra, pergantian nama daerah harus dikaji lebih mendalam.

Rifqi mengusulkan revisi sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Bahtra Komisi II DPR masih fokus pada pembahasan RUU Pemilu.