Komisi Percepatan Reformasi Polri

Salah satu perubahan yang diusulkan adalah menghapus unsur ex-officio agar Kompolnas lebih independen. Seluruh anggota nantinya dipilih dari unsur masyarakat.

Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri mengungkapkan, aspek kultural kepolisian merupakan hal paling disoroti masyarakat.

Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, memastikan bahwa rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto telah menyerap aspirasi masyarakat.

Komisi Percepatan Reformasi Polri mendukung langkah pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah (PP), yang mengatur penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil. Aturan tersebut dinilai dapat mengakhiri kisruh terkait isu rangkap jabatan di tubuh Polri.

Jimly menyebut, Korps Bhayangkara tidak akan melantik pejabatnya bertugas di luar struktur usai penerbitan Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Komisi Percepatan Reformasi Polri didorong menghasilkan sebuah keputusan dengan membentuk badan pengawas eksternal Kepolisian yang independen.

Usulan itu disampaikan ke Komisi Percepatan Reformasi Polri saat audiensi dengan Kritikus Politik Faisal Assegaf di STIK-PTIK.

Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifauziah Tyassuma ikut mendatangi PTIK Polri untuk melakukan audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.