Koperasi Merah Putih.

Kebijakan Paket Ekonomi 2025 dinilai strategis dan berpihak pada petani serta ketahanan pangan nasional. Program bantuan pangan, replanting, insentif PPh UMKM, dan Koperasi Merah Putih diharapkan memperkuat ekonomi petani dan stabilitas pasokan pangan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya koperasi sebagai instrumen strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Sehingga pekan depan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bisa diterbitkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah memaksimalkan peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang sejak 2023 dijalankan Perum Bulog.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah yang menargetkan untuk membentuk 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.

APBN 2026 fokus pada program prioritas seperti makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, kesehatan gratis, perbaikan sekolah, dan ketahanan pangan. Pemerintah juga menekankan reformasi fiskal dan deregulasi untuk memperkuat ekonomi.

Hasil pertanian di daerah bisa terserap dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) berkelanjutan.

Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menggelar rapat koordinasi nasional bersama seluruh gubernur di Bali pada hari ini.