korupsi militer.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi di institusi militer dinilai langkah positif.

Pihaknya siap mendukung apapun bentuk penegakkan hukum yang adil dan transparan.

Hariyanto menegaskan, bahwa TNI akan selalu mengikuti arahan dari pemerintah.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian Pasal 42 UU KPK