Kumpulan Berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah direktur jenderal (dirjen) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (18/11/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 10 saksi terkait kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa (17/11/2026).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan setiap perjalanan dinas yang dilakukannya selalu dilengkapi izin. Hal ini ia tegaskan menyusul dua kali tidak hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk memprioritaskan pemenuhan panggilan pemeriksaan yang tengah berjalan di lembaga antirasuah. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi bahwa Nusron akan kembali melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, buka suara terkait penyerahan uang tunai sebesar Rp800 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ketua Umum GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules menggeruduk kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10/2026). Kedatangan Hercules tersebut berkaitan dengan persoalan sengketa tanah.
Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak hadiri panggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Sebab, dia tengah berada di luar negeri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp800 juta terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Uang disita setelah diserahkan kuasa hukum Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal (HRM), berinisial NMB.