mahfud md.

Menurutnya, persoalan putusan MA terkait tidak sahnya suket penyetaraan ijazah SMA Gibran harus dituntaskan di DPR.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Dia mempertanyakan mengapa nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru tidak masuk dalam daftar pihak yang diduga disadap.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai, terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, untuk membersihkan Polri dari unsur Listyo dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud menjelaskan, tindakan penyadapan itu harus ada prosedur hingga izin pengadilan. Tapi menurutnya, yang diduga dilakukan oleh Listyo Sigit tidak ada prosedurnya.

Adapun 3 nama terbaik yang disampaikan Mahfud untuk dicalonkan dari Kompolnas sebagai Kapolri saat itu yakni Komjen Arief Sulistyanto, Komjen Boy Rafli Amar dan Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imipas.

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia jerat bersama dua jenderal lainnya, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Salah satu skenarionya adalah Febrie mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka ke Pengadilan.

Mahfud menganggap, pelimpahan ke Kejagung itu dilakukan karena kepolisian telah merampungkan proses penyidikan.