Marketplace.

Pemerintah masih menyempurnakan Keputusan Menteri (Kepmen) yang menjadi dasar pemberian insentif tersebut.

Purbaya menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform lokapasar (marketplace)

Penundaan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut dinilai sebagai langkah penyesuaian jadwal

Platform marketplace lokal Toco menggandeng Lion Parcel untuk memperluas pilihan layanan logistik bagi pelaku usaha.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buka suara menanggapi banyaknya aduan dari pelaku UMKM terkait dugaan pembekuan akun di marketplace.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengesahkan pemberlakuan regulasi pemungutan pajak di platform digital. Per 1 Juli, otoritas perpajakan secara hukum menunjuk sejumlah perusahaan marketplace untuk bertindak sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas omzet penjualan yang diraih para pedagang daring (e-commerce).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan soal pajak merchant di e-commerce atau marketplace.

Regulasi soal pemungutan pajak bagi toko online di e-commerce tinggal menunggu restu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.