Kumpulan Berita

Menkeu Purbaya Yudhi.


Hot Issue
10 September 2025

Bisakah Menkeu Purbaya Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%?

Presiden Prabowo Subianto mengganti susunan kabinet (reshuffle), antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa

Hot Issue
9 September 2025

Tuntutan Rakyat 17+8 Hanya Suara Sebagian Kecil Rakyat, Purbaya: Salah Ngomong, Saya Minta Maaf

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam memberikan pernyataan

Hot Issue
9 September 2025

Purbaya Beri Apresiasi untuk Sri Mulyani pada Sertijab Menkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penghormatan dan apresiasi mendalam kepada pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

Hot Issue
9 September 2025

Ini Pesan Sri Mulyani ke Menkeu Baru Purbaya

Sri Mulyani Indrawati telah resmi melepas jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan menyerahkan memo jabatan kepada penerusnya, Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (9/9/2025).

Hot Issue
9 September 2025

Sri Mulyani Pamit dan Minta Maaf: Tidak Ada Manusia yang Sempurna

Sri Mulyani Indrawati resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan pada Selasa (9/9/2025). Posisi tersebut kini diserahkan kepada penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa.

Hot Issue
9 September 2025

Purbaya Resmi Jadi Menkeu, Ini Harapan Kadin 

Presiden Prabowo Subianto telah mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Reshuffle kabinet Merah Putih diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September 2025.

Hot Issue
8 September 2025

Menkeu Purbaya Tunjuk Dirjen Anggaran Luky Alfirman Jadi Pejabat Sementara Ketua LPS

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menjadi calon pejabat sementara Ketua LPS

Hot Issue
8 September 2025

Segini Harta Kekayaan Purbaya Yudhi, Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani

Purbaya memiliki kekayaan sebesar Rp39.210.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola KPK.