Menkomdigi Meutya Hafid.

Menkomdigi mengingatkan, WFH tak boleh mengurangi kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Keduanya telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Permen nomor 9 tahun 2026.

Sejauh ini dua dari delapan platform dipastikan mematuhi standar yang ditentukan pemerintah.

Di tengah disrupsi media saat ini, Menkomdigi menyebut masyarakat tak hanya menginginkan informasi yang cepat, tapi juga tepat.

Tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif, perubahan dunia kerja justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyebut, pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatera telah hampir rampung. Hingga saat ini, progres pemulihan jaringan dilaporkan telah melampaui 95%.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, bahwa konektivitas yang merata menjadi fondasi agar warga desa memperoleh akses pendidikan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mendukung pelarangan penjualan pakaian bekas atau aktivitas thrifting di media sosial (medsos). Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan aturan besar pemerintah.