Kumpulan Berita

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.


Nasional
12 August 2026

Kemenkum Uji Pemilihan KaKanwil Sumut Lewat E-Voting, Menkum Supratman: Kurangi Subjektivitas

Menkum Supratman mengatakan sistem e-voting tidak menggantikan struktur dan mekanisme birokrasi yang ada, melainkan menjadi instrumen tambahan.

Nasional
11 August 2026

Menteri Hukum Libatkan Pegawai Pilih Kepala Kanwil Jatim Baru Lewat E-voting

Uji coba tersebut menjadi bagian dari transformasi digital Kementerian Hukum, sekaligus upaya memperkuat transparansi dan penerapan manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan.

Nasional
28 July 2026

7 Warga Keturunan Filipina Resmi Jadi WNI, Kemenkum: Negara Hadir Beri Kepastian Hukum

Bagi Cherry dan Rosalinda, hari itu bukan sekadar seremoni. Itu adalah hari ketika negara benar-benar hadir mengakui, melindungi, dan mengembalikan hak mereka sebagai warga Indonesia.

Nasional
13 July 2026

DJKI: Permohonan Merek SISKS Paku Buwono XIV Masih Tahap Publikasi

Dalam tahap tersebut, masyarakat atau pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila memiliki alasan yang didukung ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nasional
3 July 2026

Bukti Pelindungan Kekayaan Intelektual, Menkum Luncurkan Etalase Produk Indikasi Geografis Indonesia

Etalase Produk Indikasi Geografis Indonesia diluncurkan di Aplikasi Tokopedia dan TikTok Shop.

Nasional
5 June 2026

Menkum Ungkap Masalah Pemohon Pencabutan Status WNI, Mulai dari Tunggak Pajak hingga Terorisme

Menkum mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan jajarannya untuk mempermudah permohonan pencabutan status WNI.

Nusantara
19 May 2026

Menkum Buka Jalur Afirmasi Pendidikan Kedinasan dan ASN bagi Putra-Putri Papua

Menkum menawarkan kesempatan kepada pelajar Papua untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan Kementerian Hukum.

Nasional
5 May 2026

DJKI Perluas Akses Layanan Kekayaan Intelektual melalui Mal Pelayanan Publik Jakarta

Langkah ini dilakukan karena masih banyak pemohon yang mengalami penolakan permohonan akibat belum memahami persyaratan administratif maupun substantif dalam pengajuan KI.