Menteri PKP Maruarar Sirait.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ratas tersebut membahas rencana penyediaan hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Depok, Jawa Barat.

Maruarar Sirait (Ara) memaparkan potensi efek domino (multiplier effect) yang luas dari program gentengisasi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggarap kebijakan anyar berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Program gentengisasi akan membuat anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera bisa naik.

Maruarar Sirait menargetkan pembangunan rumah relokasi bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat mulai berjalan pada Februari 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk memanfaatkan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai lahan perumahan rakyat.

Maruarar Sirait meminta Hipmi agar melakukan seleksi ketat terhadap para pengusaha yang hendak mengajukan KUR Perumahan.