mi babi

Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution meminta Polri mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penggeledahan di lingkungan pendidikan, menyusul polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an (Ponpes HQ) di Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurutnya, tindakan aparat dalam proses penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak konstitusional warga negara.

Status lembaga yang disebut Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur?? an di Sukoharjo dan Karanganyar yang digerebek polisi akhirnya terjawab. Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menyatakan lembaga tersebut bukan pondok pesantren dan tidak mengantongi izin operasional.

Polri menyampaikan keprihatinan atas keresahan yang dirasakan para santri, orangtua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyusul penggeledahan di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Polri memastikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan tindakan tersebut akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengingatkan pentingnya menjaga toleransi dan menghargai perbedaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan menyusul aksi pembakaran warung mi babi/nonhalal di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 12 September 2026.