Muktamar PPP.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) guna mematangkan struktur kepengurusan pasca-muktamar.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkap proses islah atau rekonsiliasi dirinya dengan kubu Agus Suparmanto sampai akhirnya sepakat untuk bersatu dalam kepengurusan yang sama.

Ketua Mahkamah Partai PPP periode 2020??"2025, Ade Irfan Pulungan menyatakan menolak keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang merekonsiliasi dualisme kepemimpinan PPP.

Dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya berakhir. Hal ini menyusul telah tercapainya kesepakatan untuk berdamai atau islah antara kubu Muhamad Mardiono dengan Agus Suparmanto.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) hasil Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SK tersebut sekaligus menetapkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025??"2030.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara. Kementerian Hukum (Kemenkum) hanya berkewajiban memproses penetapan ketua partai politik terpilih.

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru saja berakhir memunculkan dualisme kepemimpinan.

Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak akan mengintervensi terkait polemik dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP).