Pajak beras

Sri Mulyani bersama Komisi XI membahas tindak lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Kelompok bahan pokok atau sembako akan menjadi fokus pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

YLKI menolak rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok

Pemerintah memastikan penerapaan PPN sembako tidak serta merta segera dilakukan

Beras, daging hingga telur bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)

Sembako bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)