Partai Nonparlemen

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyampaikan akan bersafari politik ke partai politik (parpol) non-parlemen pada pekan depan. Hal itu ditujukan untuk menjaring aspirasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Saat ini, Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta Pemilu.

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. Sikap itu disampaikan dalam konferensi pers GKSR di Sekretariat Bersama GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(25/5/2026). GKSR meminta revisi menyeluruh terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, serta mendorong pelibatan partai non-parlemen dalam proses pembahasannya.

GKSR akan memperjuangkan belasan juta suara rakyat yang belum terakomodir.

Sekber GKSR akan merumuskan empat isu strategis.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah turut menghadiri perayaan ulang tahun ke-19 dan peresmian Kantor DPP Partai Hanura di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Partai Berkarya sepakat ikut Koalisi Partai Nonparlemen.

Arif mengatakan, adanya konsolidasi dari gabungan partai non parlemen merupakan dinamika yang hangat untuk disajikan dalam ranah politik.