Pelayanan Publik.

Komponen utama pengelolaan tanggung jawab sosial, kata Hery, yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan; program tanggung jawab sosial perusahaan; serta kewajiban hukum.

Kode wilayah administrasi dan pulau menjadi pondasi utama dalam proses perencenaan pembangunan, pelayanan publik, pengawasan, hingga tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali membuka gerai layanan di Mal Pelayanan Publik.

Kabupaten Bekasi memperoleh nilai 87,88 poin, meningkat 4,66 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 83,22.

Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas, mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik.