Pemberantasan Korupsi.

Setelah 81 tahun Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara berjalan beriringan dengan persoalan lain yang tak kalah serius, yakni krisis integritas dalam penegakan hukum.

Mengapa korupsi seolah tak pernah benar-benar hilang dari Indonesia? Padahal, berbagai undang-undang telah diterbitkan, lembaga antirasuah dibentuk, hingga operasi tangkap tangan terus dilakukan. Namun, praktik suap, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi anggaran masih terus bermunculan.

Hasan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu komitmen besar Presiden Prabowo.

Apalagi, kata Parulian, terobosan Kejagung yang tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan kerugian riil (actual loss), tetapi juga mulai memasukkan kerugian perekonomian negara dalam tuntutan. Pendekatan tersebut patut diapresiasi karena sejalan dengan praktik hukum di berbagai negara.

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih progresif. Tanpa upaya memiskinkan pelaku korupsi, para koruptor maupun calon koruptor tidak akan merasa jera atau takut.

Presiden Prabowo menegaskan negara tidak akan maju jika tidak mampu membersihkan korupsi.

Tumpukan uang sitaan hasil korupsi kerap diekspose ke publik, seperti dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah ini dinilai sebagai wujud kehadiran negara dalam pemberantasan korupsi.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Salah satu faktor utamanya yakni karena keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.