Pemberantasan Korupsi.

Apalagi, kata Parulian, terobosan Kejagung yang tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan kerugian riil (actual loss), tetapi juga mulai memasukkan kerugian perekonomian negara dalam tuntutan. Pendekatan tersebut patut diapresiasi karena sejalan dengan praktik hukum di berbagai negara.

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih progresif. Tanpa upaya memiskinkan pelaku korupsi, para koruptor maupun calon koruptor tidak akan merasa jera atau takut.

Presiden Prabowo menegaskan negara tidak akan maju jika tidak mampu membersihkan korupsi.

Tumpukan uang sitaan hasil korupsi kerap diekspose ke publik, seperti dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah ini dinilai sebagai wujud kehadiran negara dalam pemberantasan korupsi.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Salah satu faktor utamanya yakni karena keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan tingkat kepuasan terhadap Presiden memiliki hubungan yang sejalan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama institusi penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan metode menggali informasi dari saksi yang menutup diri untuk memberikan keterangan secara gamblang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar hukum untuk membahas implikasi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), khususnya terkait sejumlah pasal yang dinilai tidak selaras dengan tugas dan kewenangan KPK.