perbatasan.

Kondisi jalan yang belum beraspal dan keterbatasan jaringan telekomunikasi menjadi kendala bagi pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

?? Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi langkah penting agar rencana pembangunan ketiga PLBN dapat diproses dalam pengusulan Instruksi Presiden (Inpres).

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta jajarannya memprioritaskan program pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Pengembangannya mencakup kajian peluang pembentukan kawasan perdagangan bebas (free trade zone) dan kawasan ekonomi khusus.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyusun desain besar transformasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk membangun tata kelola perbatasan nasional yang lebih terintegrasi, terukur, dan efektif.

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat pengamanan wilayah perbatasan melalui Trilateral Meeting yang melibatkan Polri, Australian Federal Police (AFP), dan Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL). Hal itu menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama tiga negara dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Berbagai komoditas pangan pokok tersedia dengan pasokan yang lancar dan harga yang relatif stabil.

Pemerintah memperkuat peran strategis Provinsi Kepulauan Riau dalam kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan dengan Malaysia.