Pilkada 2024.

DKPP memutuskan bahwa Sunarko telah melakukan tindakan yang tidak patut dan tidak pantas.

Situasi ini juga menempatkan PDI Perjuangan pada posisi yang tidak ringan. Potensi Pilkada lewat DPRD bakal berpotensi lolos.

MK kerap memutus pelanggaran sengketa pemilu yang bersifat terstruktur, sistem dan masif (TSM) melalui pendekatan kuantitatif.

Hal tersebut dijadikan dalil permohonan perkara.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 ternyata masih diwarnai dugaan pelanggaran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan sebanyak 19 daerah selesai menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Ada 7 perkara yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).