Pilkada Tidak Langsung

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

Usulan pilkada asimetris dari Mendagri Tito Karnavian dinilai masih perlu pendalaman melalui riset.