polusi udara.

PLTU Suralaya di Banten dinilai menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta. Hanya saja dampak tersebut harus dibuktikan secara kajian alamiah.

Ancaman polusi udara membawa risiko jangka panjang yang serius bagi tumbuh kembang anak.

Buruknya kualitas udara di Jakarta dinilai tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan jangka pendek. Perbaikan kondisi tersebut membutuhkan percepatan transisi energi serta peningkatan investasi pada pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan, pentingnya pengendalian pencemaran udara. Upaya yang dilakukan harus terukur, berbasis data, serta melibatkan kolaborasi antardaerah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH (KLH/BPLH) tengah memperjuangkan gagasan "perdagangan karbon" atau "nilai ekonomi karbon” di Konferensi Iklim COP30.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru, untuk menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Partikel udara berbahaya yakni PM2,5 di udara perkotaan adalah 7-8 mikrogram per meter kubik, tapi di sekitar SPKLU melonjak rata-rata menjadi 15 dan bahkan bisa mencapai puncaknya hingga 200.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti peningkatan polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir.