Pos Indonesia

PT Pos Indonesia menggandeng KPK untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Langkah ini merupakan upaya perusahaan untuk terus memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan.

Danantara mengungkap adanya berbagai persoalan keuangan dan tata kelola di PT Pos Indonesia yang diduga telah berlangsung dan terakumulasi selama bertahun-tahun

Danantara menemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan di Pos Indonesia, termasuk dugaan rekayasa keuangan.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia (Persero) meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Daud Joseph resmi menjadi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Dirinya pun mengundurkan diri di Transjakarta.

PT Pos Indonesia (Persero) menerapkan mekanisme distribusi bantuan sosial (bansos) dan BLT Sementara (BLTS).

Erick Thohir mengangkat Muhammad Budi Djatmiko sebagai Komisaris Utama PT Pos Indonesia.

Nasabah kini bisa tarik dan setor tunai di kantor Pos Indonesia. Layanan Setor dan Tarik Tunai ini bisa dilakukan di 4.800 cabang Kantor Pos di seluruh Indonesia.