Kumpulan Berita
Karena hanya mengatur terkait jenis gambar peringatan.
Kebijakan itu dinilai berpotensi mendorong tumbuhnya peredaran rokok elektronik ilegal dan hilangnya pendapatan negara.
Kemendag mengakui tidak ikut dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan
Ketua PBNU Miftah Faqih menegaskan, dalam proses perumusan regulasi apapun wajib melibatkan masyarakat secara berimbang.
Para pengusaha periklanan protes atas Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024
Selain itu, larangan iklan dan penjualan produk tembakau dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak
Partisipasi publik harus dibuka secara inklusif dengan melibatkan segenap pihak.
Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik tengah digodok Kementerian Kesehatan sebagai aturan turunan PP 28 Tahun 2024 Kesehatan.