Kumpulan Berita
Rapat Paripurna DPR.
DPR Gelar Paripurna Penutupan Masa Sidang, 291 Anggota Hadir
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (8/10/2026). Sebanyak 291 anggota dewan tercatat hadir atau memberikan izin.
Sah! Paripurna DPR Tetapkan APBN 2027 Rp4.106 Triliun, Ekonomi Ditarget 6 Persen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Undang-Undang (UU)
Rapat Paripurna HUT Ke-81 DPR, Puan: Bentangan Waktu Berisi Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna memperingati ulang tahun ke-81 DPR RI, Selasa (1/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ketua DPR: APBN 2027 Harus Berpihak pada Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan APBN 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua.
Rapat Paripurna DPR Dihadiri Prabowo dan 463 Anggota Dewan
Ketua DPR RI, Puan Maharani membuka agenda rapat paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun 2026-2027 pada Jumat (14/8/2026). Forum tertinggi di parlemen ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
Tok! Paripurna DPR Sahkan RUU Pusat Finansial RI Jadi UU, Ini Poin Pentingnya
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Financial International Indonesia (PFII) menjadi Undang-Undang (UU).
Prabowo: Kita Harus Jadi Pemerintah yang Engke Kumaha, Bukan Kumaha Engke
Presiden Prabowo Subianto menggunakan falsafah Sunda, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025??"2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo Bongkar Modus Birokrat ke Menteri: Sore-sore Minta Tanda Tangan
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di kabinetnya untuk waspada, terhadap akal-akalan birokrat yang kerap memanfaatkan waktu lelah pejabat untuk meminta tanda tangan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).