Kumpulan Berita
Pemerintah menyiapkan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) untuk mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).
Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria telah rampung. DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Danantara bersama BP BUMN menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan dan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong pelaksanaan reforma agraria untuk menciptakan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkeadilan.
HPL yang diperoleh Bank Tanah pada 2023 melalui fasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)