reformasi DPR.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencabutan tunjangan anggota DPR setelah bertemu pimpinan DPR dan MPR. Kebijakan ini, bersama moratorium kunjungan kerja luar negeri, merupakan respons terhadap tuntutan efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat. Total pendapatan anggota DPR bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.