Restitusi Pajak

Perhitungan tersebut masih mempertimbangkan target penerimaan pajak nasional serta arahan strategis Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menghormati seluruh hak wajib pajak dalam pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) mencapai Rp191,73 triliun hingga akhir Agustus 2026. Angka ini mencatatkan penurunan signifikan dibanding posisi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang menembus Rp304,29 triliun.

Persoalan tersebut mendesak karena mengganggu arus kas perusahaan dan berpotensi mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kepailitan.

Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan lambannya pencairan restitusi pajak yang dinilai mengganggu arus kas perusahaan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan proses pencairan restitusi pajak tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak ada upaya untuk menahan dana hak Wajib Pajak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi akan melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada besok, Rabu (6/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).