Revisi UU Pemilu.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, bahwa pemerintah masih menunggu DPR RI terkait pembahasan ambang batas presiden atau presidential threshold.

Titi mengngatkan angka 4 persen yang dgunakan saat ini tidak memiliki metode dan argumentasi ilmiah yang memadai.

Sejumlah paspol besar telah mengajukan usulan batas ambang parlemen sebesar 5 persen.

Pembahasan Revisi UU Pemilu dinilai tidak dapat terus ditunda seiring dengan semakin dekatnya Pemilu 2029.

Ferry menegaskan bahwa revisi UU Pemilu tidak boleh kembali diabaikan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pembuat undang-undang untuk segera memproses agenda pembahasan revisi undang-undang tentang pemilihan umum (RUU Pemilu).

Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 1 persen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ingin ambang batas parlemen atau parliamentary treshold memberatkan partai politik. Ambang batas parlemen ini menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rencana pembahasan revisi undang-undang tentang Pemilu.