RPP Tembakau

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan mendapat masukan dari pakar hukum, dokter dan juga industri.

Menurutnya, WHO mempertahankan kebijakan berhenti merokok dengan menolak mendengarkan masukan apa pun dari pihak luar.

Dampak negatif dari larangan total iklan dan promosi produk tembakau di ruang publik dan internet yang tertuang.

Pengamat Industri Hasil Tembakau (IHT), Willem Petrus Riwu, menilai Undang-Undang (UU) Kesehatan yang merupakan payung hukum RPP Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah mendukung dikeluarkannya pengaturan komoditi tembakau.

Putusan MK tersebut dikutip oleh KemenkumHAM, yang semakin menegaskan legalitas produk tembakau