Rumah Dinas DPR

Indra dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar (IIS), untuk diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas anggota DPR RI. Indra diketahui merupakan satu dari tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengklarifikasi tunjangan rumah anggota DPR yang dilantik Oktober 2024. Tunjangan Rp50 juta per bulan hanya diberikan setahun untuk biaya kontrak rumah selama 5 tahun.

Ramai pembahasan tunjangan rumah dinas DPR RI bernilai puluhan juta rupiah, atap plafon ruangan kelas SDN Pondok Ranji 04, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), jebol.

Anggota DPR RI tidak lagi mendapat fasilitas rumah dinas (rumdin). Alasannya, kondisi rumdin yang terletak di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan itu dianggao tak layak huni.

Puan Maharani meyakini tunjangan perumahan untuk anggota legislator periode 2024-2029 bisa efektif.

Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapatkan rumah dinas, diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 tak lagi mendapat jatah rumah dinas.