Rusun Keagamaan.

Program rusun keagamaan bukanlah hal baru, karena sebelumnya telah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di sektor perumahan ketika urusan perumahan masih berada dalam satu kementerian dengan pekerjaan umum melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah agar tidak menunda seluruh anggaran pembangunan rumah susun (rusun) keagamaan yang saat ini masuk dalam kategori backlog.