Kumpulan Berita

RUU .


Nasional
23 October 2025

RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah telah menuntaskan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Nasional
2 October 2025

DPR dan Pemerintah Sahkan 16 RUU Menjadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 RUU menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025.

Nasional
19 September 2025

DPR-Pemerintah Sepakat 67 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Berikut Daftarnya

Keputusan final diambil setelah Baleg mendengarkan pandangan mini Fraksi-Fraksi DPR RI, yang seluruhnya menyatakan sepakat terhadap daftar 67 RUU tersebut.

Nasional
16 September 2025

RUU Perampasan Aset Dikritik, Guru Besar UNM: Ada 5 Pasal yang Bisa Rugikan Rakyat Kecil

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh melawan korupsi ternyata menyimpan masalah.

Nasional
10 September 2025

Ditargetkan Rampung pada 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan, pihaknya siap jika ditugaskan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Diketahui, RUU tersebut ditargetkan bisa rampung pada tahun 2025 ini.

Nasional
21 April 2025

Istana Bantah RUU Polri Bikin Polisi Punya Kewenangan Super Power

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Revisi Undang-undang Polri dan Kejaksaan akan dibahas pada tahun ini sesuai dengan rencana awal.

Nasional
15 April 2025

Kemenkum Segera Selesaikan 8 RUU dan 3 RPP yang Masuk Prolegnas

Kementerian Hukum (Kemenkum) bakal segera menyelesaikan delapan RUU, dan tiga RPP yang masuk dalam program legislasi nasional.

Nasional
6 April 2025

Kejaksaan Tetap Usut Korupsi, Ini Tanggapan Komisi Hukum MUI

Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Deding Ishak mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH).