Kumpulan Berita
Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah telah menuntaskan pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 RUU menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025.
Keputusan final diambil setelah Baleg mendengarkan pandangan mini Fraksi-Fraksi DPR RI, yang seluruhnya menyatakan sepakat terhadap daftar 67 RUU tersebut.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh melawan korupsi ternyata menyimpan masalah.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengatakan, pihaknya siap jika ditugaskan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Diketahui, RUU tersebut ditargetkan bisa rampung pada tahun 2025 ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Revisi Undang-undang Polri dan Kejaksaan akan dibahas pada tahun ini sesuai dengan rencana awal.
Kementerian Hukum (Kemenkum) bakal segera menyelesaikan delapan RUU, dan tiga RPP yang masuk dalam program legislasi nasional.
Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Deding Ishak mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH).