RUU EBT

Skema power wheeling yang dibahas di RUU EBET dinilai bisa memangkas peran negara dalam menjaga tarif listrik

Pembahasan RUU EBET termasuk di dalamnya soal skema power wheeling, sebaiknya menunggu pemerintahan baru terbentuk akhir Oktober 2024.

DPP SP PLN menolak keinginan memasukkan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET)

Pemerintah memasukkan skema power wheeling dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan

Skema Power Wheeling saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengungkapkan kerja sama jaringan atau open access (power wheeling).

Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Pembahasan yang dilakukan masih seputar daftar inventarisasi masalah (DIM).