RUU Ketenagakerjaan.

Pembentukan regulasi ketenagakerjaan baru diarahkan untuk memperkuat pelindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk dalam aspek pengupahan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta buruh tidak pesimistis dengan batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. RUU tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan jaminan bahwa DPR melalui Komisi IX akan membuka ruang partisipasi publik secara masif, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan baru, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi nasional Hostum pada 28 Agustus 2025, menuntut penghapusan outsourcing, kenaikan upah, pembentukan satgas PHK, reformasi pajak, dan legislasi pro-pekerja. Aksi ini menjadi momentum penting menyuarakan aspirasi buruh.

Ribuan buruh akan berdemo di Jakarta pada 28 Agustus 2025 menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, reformasi pajak, dan legislasi pro-pekerja. Aksi ini bertujuan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada buruh.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, peringatan Hari Buruh International (May Day) 2025 jadi momentum untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia.