RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Pasalnya, beberapa belakangan ini marak kasus mega korupsi yang sangat merugikan rakyat.

RUU ini merupakan langkah krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jokowi mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan.

Menko Polhukam Mahfud MD menyataka bahwa, Pemerintah pernah mengajukan RUU Perampasan Aset

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan enam urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala PPATK saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Hukum dan HAM.