Kumpulan Berita
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mendukung rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam seminggu
Salah satu opsi yang mengemuka adalah menaikkan batas defisit anggaran dari 3 persen menjadi 4 persen dari Produk Domestik Bruto
Serikat pekerja menuntut standar upah layak nasional sebagai batas bawah yang adil dan manusiawi
Para gubernur akan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 24 Desember 2025.
Serikat pekerja menanggapi hasil keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menggunakan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien
Presiden Prabowo segera meresmikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dalam waktu dekat.
Aliansi buruh mendesak DPR, khususnya Puan Maharani, untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Tuntutan ini disampaikan saat audiensi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, dengan ribuan buruh dari berbagai daerah hadir dalam aksi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menemui perwakilan serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 1 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah agenda strategis mulai dari RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, hingga reformasi pajak.