Kumpulan Berita
Sociopreneur dan mantan Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, soroti UU Disabilitas yang sudah 10 tahun disahkan.
Guru Besar Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang juga calon Hakim Agung, Yehezkiel Minggus Tiranda, mengusulkan agar istilah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diubah menjadi RUU Pemulihan Aset.
Komisi III DPR RI masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap RUU Perampasan Aset. Bahkan, pada masa reses, pembahasan tetap dilanjutkan melalui kegiatan penyerapan aspirasi di berbagai daerah dengan melibatkan aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan regulasi.
Pengamat hukum Shri Hardjuno Wiwoho mengungkapkan, belum ada regulasi yang komprehensif secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) di Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan akan segera membahas terkait pembentukan undang-undang satu data.
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI yang digelar Selasa (25/11/2025).
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 RUU menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara dibawa ke paripurna.