UU Ketenagakerjaan

Penyusunan UU Ketenagakerjaan baru perlu menyiapkan bahan/materi untuk dibahas bersama DPR

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa pihaknya bersama pemerintah akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Hal ini ia sampaikan usai menerima audiensi para buruh di ruang rapat Komisi V DPR RI, Selasa (30/9/2025).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua pihak. UU Ketenagakerjaan yang baru harus menjawab tiga kepentingan sekaligus, yakni perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh, iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha, dan fondasi ekonomi yang kuat.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar keputusannya meminta pembentuk Undang-undang (UU) yakni pemerintah dan DPR.

Airlangga Hartarto buka suara soal putusan MK mengabulkan gugatan buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Kasus itu diduga turut melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Hanif Dhakiri memastikan, pemerintah belum memiliki draft terkait revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.