Kumpulan Berita
Pekerja perempuan yang tengah datang bulan atau masa haid tidak memiliki kewajiban bekerja paling lama 2 hari.
Pemerintah membatasi waktu lembur pekerjaan maksimal 4 jam per hari atau 18 jam dalam satu minggu. Hal ini diatur dalam UU Pelindungan
Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tidak akan mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Aturan terbaru soal mengenai pekerja kontrak dan tenaga alih daya (outsourcing) menjadi salah satu poin penting dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut membatasi masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta mempersempit jenis pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga outsourcing.
Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR mengakui hubungan kemitraan. ‴
Perusahaan akan dikenakan iuran tambahan berupa cadangan pesangon yang akan diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Iuran tersebut akan menjadi bantalan bagi buruh jika terdampak PHK pada sebuah perusahaan.
Regulasi tersebut juga memperketat penggunaan tenaga alih daya (outsourcing), membatasi masa kerja kontrak