UU Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Angkatan LIV bertajuk ?? Mewujudkan Siaran yang Melindungi Publik” di Kantor KPI Pusat, Rabu (12/11/2025).

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Junico Siahaan, menilai DPR masih terus membahas mengenai kemungkinan pengaturan platform digital.

Kalangan kampus mendukung penuh dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (RUU) Penyiaran tahun 2002.

Wens menilai platform tidak comply dengan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia dan mengikat industri media nasional.

Pelarangan jurnalisme investigasi di RUU Penyiaran bisa menghambat pemberantasan korupsi.

Ada sejumlah pasal kontroversi dalam draf RUU Penyiaran yang bisa memberangus kebebasan pers.

Dalam putusan 3518 K/PID.SUS/2020, hakim menghukum kedua terdakwa dengan vonis 2 tahun penjara, denda masing-masing Rp500 juta, dan subsidier 3 bulan penjara.

Pada pendekatan ini, negara-negara tersebut mengetahui masa depan mereka ada di ekonomi digital.