UU Perpajakan

DPR pastikan PPN 12% bisa ditunda tanpa ubah UU

Pemerintah segera mengenakan pajak pada pekerja yang mendapat fasilitas dari perusahaan.

Kementerian Keuangan buka-bukaan soal Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah melakukan penambahan lapisan kebijakan daftar penghasilan kena pajak mulai dari 5%.

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi UU pada Kamis (7/10/2021).

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU HPP.

Pemerintah memastikan pemangkasan pajak perusahaan menjadi 20% batal