Wamendagri Bima Arya

Bima Arya menjelaskan, denda itu merupakan biaya untuk cetak baru.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik hanya dua periode.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti klaim Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, yang mengaku tidak mengetahui urusan birokrasi.

Bima Arya menjelaskan, bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tertera dengan jelas adanya kewajiban bagi Kepala Daerah, dalam hal ini larangan bagi Kepala Daerah dan sanksi-sanksi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyesalkan sikap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan daerahnya di tengah bencana.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan ada 104 daerah yang turut menaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dari jumlah itu, sebanyak 20 daerah menaikan tarif PBB-P2 di atas 100%.

Salah satu kisah menarik adalah kondisi tempat tidur yang tidak sesuai dengan postur tubuhnya.

Kemendagri) buka suara soal isu pulau-pulau Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.