Aksi Buruh

Aliansi buruh mendesak DPR, khususnya Puan Maharani, untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Tuntutan ini disampaikan saat audiensi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, dengan ribuan buruh dari berbagai daerah hadir dalam aksi tersebut.

Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi nasional Hostum pada 28 Agustus 2025, menuntut penghapusan outsourcing, kenaikan upah, pembentukan satgas PHK, reformasi pajak, dan legislasi pro-pekerja. Aksi ini menjadi momentum penting menyuarakan aspirasi buruh.

Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan, menuntut kenaikan upah minimum 10,5%, penghapusan outsourcing, pembentukan satgas pencegahan PHK, reformasi pajak perburuhan, dan legislasi pro-pekerja. Aksi serentak ini diharapkan mendorong pemerintah untuk berpihak pada kesejahteraan buruh.

Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Partai Buruh bakal menggeruduk Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta dan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta pada 22-23 Agustus 2024

Demo buru hari ini menuntut penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terhadap judicial review UU Pilkada.

Sebanyak 1.304 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Buruh Indonesia konsisten menolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja

12 kereta api akan berhenti di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur.