Amandemen Uud 1945

Menurut Mardani, saat ini posisi PKS di parlemen tidak kuat sehingga pihaknya menghindari opsi amandemen UUD 1945.

Rencana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 harus mempertimbangkan aspek-aspek yang kini telah diterapkan.

PDI Perjuangan kembali mengajukan proposal agar amandemen terbatas yang disepakati dua periode MPR, itu dilanjutkan lagi pada MPR 2019-2024.

Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno ingin UUD 1945 dikaji ulang

Rachmawati Soekarnoputri tak kuasa menahan tangis saat mengutarakan pemikirannya soal Pancasila dan UUD 1945