Kumpulan Berita
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari berharap tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) mendatang.
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2012??"2017, Hadar Nafis Gumay, menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold idealnya berada di angka 0 persen.
Sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 1 persen.
Ferry mengingatkan partai parlemen agar merumuskan ambang batas parlemen berlandaskan kondisi sistem proporsional yang ada.
Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengingatkan DPR RI untuk berhati-hati dalam menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang terlalu tinggi. Pasalnya, penerapan ambang batas yang tinggi berpotensi merusak representasi suara rakyat dan sistem pemilu proporsional.
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 0 persen. Namun, bila ambang batas parlemen tetap diberlakukan, menurutnya perlu diterapkan konsep fraksi threshold.