Kumpulan Berita
Marasa Corner sangat cocok bagi ASN maupun di kalangan masyarakat karena ini bisa jadi tempat bekerja di alam terbuka.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis data terkait pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), pada pilkada serentak 2020.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 67 kepala daerah karena ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).
Menag menyarankan, bahwa pemikiran-pemikiran yang dinilai radikal meskipun belum dilarang harus tetap diwaspadai.
Dengan pemblokiran data tersebut maka hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tidak dapat dilayani.
Memang tak mudah bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah untuk netral dalam pilkada.
Menurutnya, sistem penggajian tunggal atau single salary system lebih mudah dikontrol dan diawasi, dibandingkan dengan sistem gaji.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku saat ini masih menyiapkan mekanisme denda bagi ASN pelanggar protokol kesehatan.