Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghapus pembukuan nilai aset kapal selam KRI Nanggala 402.

Pemerintah sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana

Kementerian BUMN menginginkan adanya integrasi sistem antara aset fisik milik perseroan negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah harus menjalankan amanatnya untuk mengelola aset-aset negara.

Kemenkeu membeberkan penyebab TMII tidak menyetor penerimaannya ke negara. Pasalnya, belum membayar yang nonpajak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat masih banyak aset negara yang sulit dikelola pemerintah.

Banyak aset negara atau barang milik negara (BMN) yang ada di luar negeri.

DJKN menargetkan PNBPdari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp4,13 triliun pada tahun ini