Bansos

Kemenkeu menyiapkan anggaran belanja K/L Rp1.498,3 triliun di RAPBN 2026, naik 17,5% (yoy) dari 2025. Anggaran fokus pada program prioritas pemerintah, termasuk bansos, KPBU, dan program Makan Bergizi Gratis. Pendapatan negara ditarget Rp3.147,7 triliun, belanja negara Rp3.786,5 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja pemerintah pusat pada 2026 akan meningkat secara signifikan, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk program perlindungan sosial (perlinsos).

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan koordinasi dengan pihak perbankan untuk mencari solusi percepatan penyaluran bantuan sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu (ATENSI YAPI) yang telah mencapai Rp354,09 miliar hingga 30 Juni 2025.

Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, bahwa verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) menjadi sangat penting.

Sejumlah program bantuan sosial (bansos) masih disalurkan hingga bulan ini, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga tahun 2025. Penyaluran bantuan tahap ini dilakukan pada Juli, Agustus, dan September 2025.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Pernyataan ini menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos.